uptsdnpekuncen

Perpajakan BOS Th.2010

leave a comment »

Dilihat dari aspek hukum pajak, Penanggung Jawab Dana BOS adalah sebagai berikut:

  1. Dalam hal dana BOS diberikan kepada Sekolah Negeri, maka penanggung jawab atau bendaharawan BOS merupakan Pemungut PPh Pasal 22 dan PPN. Penanggung jawab atau Bendaharawan BOS ini harus memiliki NPWP;
  2. Dalam hal dana BOS diberikan kepada Sekolah Swasta, maka Penanggung Jawab atau Bendaharawan BOS bukan merupakan Pemungut PPh Pasal 22 dan PPN. Penanggung jawab atau Bendaharawan BOS ini tidak harus memiliki NPWP. Untuk kemudahan administrasi mereka dapat menggunakan NPWP sekolah atau yayasan sekolah.

Pada umumnya, kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana BOS tersebut meliputi pemotongan  PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa honorarium atau gaji; pemungutan PPh  Pasal 22 atas penghasilan penjualan barang, dalam hal penanggungjawab  atau bendaharawan BOS merupakan Pemungut PPh Pasal 22; pemotongan PPh Pasal 23 atas penghasilan pemberi jasa; serta pemungutan PPN atas pembelian Barang Kena Pajak dan Perolehan Jasa Kena Pajak, dalam hal penanggung jawab atau bendaharawan BOS merupakan Pemungut PPN.  Dilihat dari obyek pajak, kewajiban perpajakan atas penggunaan Dana BOS tersebut dapat di unduh di Laporan Perpajakan untuk Dana Operasional Sekolah.

Written by misc10

November 11, 2010 at 3:10 am

Posted in School Base

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s